JAKARTA | Citranewsindonesia.com — Optimisme perekonomian Indonesia akan pulih seperti dialami perekonomian berbagai negara lainnya, harus pula dibarengan dengan kerja keras dan kesadaraan masyarakat dalam memutus mata rantai sebarang Covid-19.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menanggapi isu krisis yang diprediksi bisa berlanjut hingga awal tahun 2022 hingga langkah Pemerintah dalam menyusun regulasi baru tentang Penanaman Modal Negara (PNM) sebagai upaya merangsang investasi.
”Semua negara terpukul dari sisi ekonomi. Satu-satunya sektor yang masih bisa memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi adalah dukungan belanja pemerintah. Ini luka yang bersejarah. Tidak mudah untuk pulih dengan cepat, kuncinya gotong-royong dan terus tumbuhkan kesadaran,” terang Azis Syamsuddin, Kamis (04/03/2021).
Azis Syamsuddin mengaku khawatir tingkat utang akibat pandemi Covid-19 di berbagai negara, khususnya di Asia Pasifik terus membesar. Faktor ini yang menyebabkan tingkat pemulihan tersebut cenderung melambat.
”Rasio utang akan terus meningkat sejak pandemi Covid-19 karena butuh pembiayaan masing-masing negara. Pergerakan produksi turun, akibat PHK besar-besaran. Maka DPR berharap program padat karya, menjadi tumpuan terdepan,” imbuhnya.
Azis juga berharap rencana Kementerian BUMN untuk mengatur penyertaan modal negara (PMN) akan berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian nasional. Tentu saja harus didukung dengan pemberian izin yang mudah dan cepat.
”langkah transparansi yang dibangun akan memberikan titik cerah pada perekonomian Indonesia sehingga investor akan berani menanamkan modalnya. Karena sistem transparansi akan membuat investor mengetahui dari awal terkait penyaluran PMN,” jelasnya.
Azis berharap aturan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) itu juga akan menepis anggapan BUMN menjadi parasit APBN lantaran tidak tepatnya pemberian PMN.
”Saat ini kita butuh terobosan yang harapannya mampu membangkitkan perekonomian Indonesia di tengah pukulan wabah ini,” imbuh Azis dalam keterangan tertulisnya.
Terakhir, Azis meminta Pemerintah khususnya BUMN segera merilis aturan baru terkait PMN dalam rangka menghindari tumpang tindih antara penugasan negara dengan kegiatan korporasi.
”Dengan demikian tidak ada area abu-abu karena Kementerian BUMN mengharapkan bussiness process, bukan project based,” pungkas Azis Syamsuddin.
(as)
***
