GUNUNGSITOLI | Citranewsindonesia.com — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dahadano Gawu-gawu, Kecamatan Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Dinas Inspektorat Kota Gunungsitoli agar nilai nominal hasil temuan/kerugian Negara yang tercantum dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Dana Desa di buka kepada BPD, pelapor dan masyarakat Desa Dahadano Gawu-gawu.
Hal ini dikatakan Ketua BPD Dahadano Gawu-gawu, Sehati Harefa kepada wartawan, Rabu (25/08/2021) menjelaskan “sebelumnya masyarakat telah melaporkan indikasi penyelewengan pembangunan bronjong yang bersumber dari Dana Desa pada Inspektorat Kota Gunungsitoli. Pada tanggal 30 Maret 2021, tim audit Inspektorat melakukan audit fisik di lapangan, dan memeriksa beberapa lokasi proyek pembangunan Dana Desa Dahadano Gawu-gawu.”
“Setelah beberapa bulan menunggu tindak lanjut hasil pemeriksaan (audit), tepatnya pada tanggal 31 Juni 2021 Kami BPD bersama tokoh masyarakat dan masyarakat pelapor mendatangi Kantor Inspektorat Kota Gunungsitoli dengan tujuan mempertanyakan hasil tindak lanjut dan hasil audit,” ucap Sehati Harefa.
Saat itu kami diterima oleh tim audit Inspektorat Kota Gunungsitoli dan pernyataan tim audit Inspektorat kalau LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari laporan masyarakat Desa Dahadano Gawu-gawu telah keluar, temuan kerugian Negara ada, namun berapa nominal besarnya temuan itu tidak dapat disampaikan di sini, karena LHP telah kami serahkan kepada pimpinan kami (Inspektur) untuk di teruskan kepada Bapak Walikota Gunungsitoli sebagai laporan, jelas Sehati Harefa.
Lebih lanjut, Sehati Harefa menegaskan “kami meminta kepada Inspektorat Kota Gunungsitoli untuk membuka secara transparansi berapa nominal jumlah kerugian Negara atau LHP untuk diketahui masyarakat, jangan ditutup-tutupi, karena itu bukan rahasia Negara yang harus ditutupi, demi menghindari asumsi buruk terhadap kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli,” tegasnya.
Perlu kami sampaikan bahwa laporan masyarakat Desa Dahadano Dahadano Gawu-gawu ini, sedang berproses di Unit Tipikor Polres Nias, pelapor telah diperiksa dan diambil keterangannya tinggal menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kota Gunungsitoli. Kami juga meminta dukungan baik kepada pemerintah Kota Gunungsitoli, DPRD Kota Gunungsitoli, pengiat anti korupsi, LSM dan Pers.Demi mewujudkan Visi Misi pemerintahan Kota Gunungsitoli yang Berdaya saing, Nyaman dan Sejahtera, ucap Sehati Harefa mengakhiri.
Hal senada juga dikatakan Yusman Agus Lase, A.Md tokoh masyarakat, mantan kades Dahadano Gawu-gawu berharap kepada Inspektorat Kota Gunungsitoli agar hasil temuan yang tercantum dalam LHP bisa diketahui masyarakat, tim audit mengatakan ada temuan, berapa nominalnya mereka tutupi, apa temuan itu sudah dikembalikan atau tidaknya pemerintah Desa Dahadano Gawu-gawu, masyarakat tidak tau. Kami minta Inspektorat lebih profesional dan bisa lebih transparansi.
“Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa Dahadano Gawu-gawu selama ini, sangat di sesalkan Tim baik dari Tenaga Tekhnis, PLD, PD yang kurang aktif baik dalam musyawarah desa maupun untuk memonitoring proyek pekerjaan Dana Desa, sehingga seakan-akan memberi keleluasaan bagi pemerintah Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melaksanakan Dana Desa tanpa berpedoman pada petunjuk Tekhnis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ada,” kata Agus Lase yang juga mantan aktivis alumni GMKI ini.
Kami juga melihat ada kelebihan kawat bronjong yang mereka kurangi Volumenya, tipe 3 ukuran 0,5 m x 1,5 m x 3 m sebanyak 45 lembar, menurut perkiraan jumlah volume = 101,25 m3. Masih banyak Item-item pekerjaan lain pada pembangunan Dana Desa Dahadano Gawu-gawu yang di duga telah terjadi penyelewengan atau indikasi korupsi, sebut Ama Nadine Lase.
Sampai berita ini ditayangkan, wartawan masih belum mengkonfirmasi kepada Dinas Inspektorat Kota Gunungsitoli dan pihak terkait.
(Gustan Lase).
Kepala Biro
