Jakarta | Citranewsindonesia.com – Bupati Nias Barat dan Bupati Natuna bertandang di kantor Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), RI pada Rabu, (22/2/2023).
Dalam pertemuan singkat tersebut investasi sumber daya manusia perikanan yang kompeten menjadi tema yang dibahas, terlebih dua wilayah seperti Natuna dan Nias Barat menjadi wilayah terdepan. Natuna yang berbatasan langsung Vietnam dan Kamboja. Sementara Nias Barat langsung berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Dua kepala daerah tersebut sama-sama mengeluhkan minimnya investasi sumber daya manusia yang berkualitas bidang ilmu kelautan dan perikanan.
“Indonesia dengan luas laut nya 2/3 dari daratan yang dimiliki tapi tidak punya fakuktas hukum laut. Apalagi seperti kami yang tinggal di pulau terluar atau terdepan ini sangat membutuhkan sumber daya manusia dengan keilmuan yang mampu berjaya dan memiliki kapasitas bagus untuk memanfaatkan sumber daya alam kita yang melimpah,” urai Bupati Natuna, Wan Siswandi.
Tak hanya itu, Bupati yang mengawali karir dari pejabat stuktural di Kepulauan Riau tersebut mengaku prihatin dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang begitu moncer, tapi justru menimbulkan konflik horizontal di lapangan.
“Wilayah (Natuna) masuk dalam penangkapan ikan terukur. Pembangunan pun sudah banyak sejak ada istilah SKPT (sentra kelautan perikanan terpadu) sampai ke penangkapan ikan terukur. Tapi masyarakat kami dengan ilmu yang tidak bertambah malah jadi penonton. Kami tak mau kalau hanya jadi penonton,” pinta dia seraya membeberkan konflik antara nelayan pendatang dan nelayan Natuna terjadi karena program KKP baru baru ini.
Senada dengan Bupati Natuna, Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu pun menyampaikan hasil laut Nias Barat hanya dinikmati nelayan dari luar. Hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman nelayan lokal dalam mengeksploitasi hasil lautnya.
“Jumlah masyarakat Nias Barat itu 96, 747 jiwa, 550 jiwa merupakan nelayan. Tapi jenis alat tangkap nelayan kami cuma pancing dan jaring insan, dengan besaran kapal 0.5 GT yang melaut nya cuma 3 jam per hari. Masih sangat tradisional dan hasil tangkapannya cukup untuk dimakan,” jelas Khenoki.
Untuk itu, Bupati dengan penampilan sangat sederhana itu berharap sumber daya manusia Nias Barat bisa mendapatkan kesempatan menimba ilmu pada instansi pendidikan yang ada dibawah naungan KKP.
“Investasi sumber daya manusia di wilayah kami sangat minim pengetahuan baik mengoperasionalkan kapal perikanan tangkap sampai mengeksploitasi lautnya.
Untuk itu kami berharap anak anak kami bisa menimba ilmu dan kelak setelah belajar di kampus perikanan akan membangun daerah memanfaatkan hasil alam lautnya dengan maksimal,” harap Khenoki.
Kehadiran kedua bupati tersebut disambut gembira oleh Kepala BRSDMKP, I Nyoman Radiarta. Terlebih satuan didik yang ada di bawah naungan KKP tengah berbenah, menjadikan politeknik-politeknik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia pencetak SDM perikanan yang unggul.
Tahun ini juga kampus perikanan yang menerapkan 100 persen beasiswa tersebut akan menerima 100 persen anak anak pelaku utama sektor perikanan.
Sehingga, kampus yang ke depan akan dikenal dengan sebutan Ocean Institut of Indonesia tersebut akan semakin fokus mencetak SDM yang siap terjun kelapangan bekerja di sektor perikanan.
“IKU (Indeks Kinerja Utama) kita itu memang mencetak SDM yang siap bekerja di dunia usaha. Mencetak interpreneur dan pengusaha bidang perikanan,” jelas I Nyoman.
Sehingga, dari 18 satuan didik yang tersebar mulai dari Aceh sampai Sorong KKP terus melakukan inovasi dan penyempurnaan, agar anak didik siap terjun menjawab tantangan di lapangan yang terus dinamis.
KEPALA BIRO
