JAKARTA | Citranewsindonesia.com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar hadiri Rapat Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dan Uji Publik RUU ASN di Ballroom Hotel Grand Sahid, Sudirman. Jakarta. Kamis, (3/8/2023).
Rapat koordinasi ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Seusai mengikuti rakor, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 di Provinsi Banten. Salah satunya, pengoptimalan merit sistem yang dimana Provinsi Banten sendiri telah mengimplementasikan hal tersebut.
“Jadi kita mengikuti rapat koordinasi yang dihadiri Kepala Daerah se-Indonesia, pengarahan ini mengenai beberapa hal terkait kinerja ASN yang harus terus melakukan upaya pengembangan diri dan karir, ” ungkap Al Muktabar.
Al Muktabar menambahkan, merit sistem yang terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Banten itu sendiri sudah sesuai dengan konsentrasi Pemerintah Pusat terhadap para ASN untuk mengedepankan Digitalisasi dan melek digital. Dengan arahan Menpan RB, ASN diharapkan memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang mengedepankan pertimbangan utama dalam proses perencanaan, pekerjaan lebih cepat, tidak terbatas lokasi dan tetap berkomunikasi.
“Dan satu hal yang ditekankan lagi yaitu menyesuaikan pekerjaan kita dengan perkembangan digital. itu yang menjadi penekanan dari Menpan RB dan kita sedang lakukan dan optimalkan itu” ungkapnya
Sedangkan, dalam hal perekrutan ASN di lingkungan Provinsi Banten Al Muktabar menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten sedang menunggu formulasi atau surat edaran mengenai perekrutan ASN dari pihak Menpan RB. Al Muktabar menyatakan, formulasi perekrutan Non-ASN ini sedang dikaji dan di petakan formasinya secara lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat.
“Ini merupakan pengimplementasian dari Undang-Uundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 56 ayat (1) yang dimana instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di daerahnya,” ungkapnya.
Selain itu, sesuai dengan arahan Menpan RB bahwa fokus perekrutan ASN diberikan pada tenaga pengajar dan kesehatan. Maka dari itu, Al Muktabar menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyesuaikan hal tersebut dengan keuangan daerahnya.
“Pada prinsipnya daerah kita membutuhkan itu untuk mendukung kinerja. Tapi diperlukan komposisi pembiayaan dimana kemampuan keuangan daerah itu cukup terbatas,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas menyampaikan tahun 2023 ini tengah fokus pada penyelesaian tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan untuk P3K serta menurut Anas, pihaknya juga tengah menyiapkan rekrutmen formasi ASN untuk tenaga fresh graduate (lulusan baru) bertalenta digital.
“Formasi tahun ini sangat penting untuk Pemerintah Pusat sebanyak 81.119 orang, Pemerintah Daerah 943.373 orang, dan 6.259 orang untuk kedinasan,” ungkap Azwar Anas.
Anas menegaskan, untuk pengadaan ASN tahun 2023 ini terdapat formasi ASN fresh graduate (lulusan baru) dengan menguasai digitalisasi. Menurut Anas, untuk ASN yang telah pensiun tidak semua formasinya diisi dan akan digantikan dengan digitalisasi.
Anas mencontohkan seperti pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 3 lantai yang semula diisi oleh 500 orang sekarang tinggal 30 orang. Karena dengan digitalisasi beberapa ASN yang telah pensiun formasinya tidak perlu diisi.
“Tahun 2023 ini ada rekrutmen untuk ASN yang bertalenta digital. Komposisinya tahun 2023 dan tahun 2024, 80% untuk PPPK dan 20% Fresh Graduate,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, kebutuhan ASN tahun 2023 ini diprioritaskan pada sektor guru dan tenaga kesehatan. Menurut Airlangga Hal tersebut menjadi solusi dan terobosan yang baik bagi Pemerintah Pusat.
“Prioritasnya di sektor guru dan kesehatan. Tentu ini menjadi solusi dan terobosan. Catatan kedepan kita perlu merekrut ASN-ASN bertalenta digital,” ungkapnya.
***
