Tangsel | citranews.co.id | Dalam menjalankan kinerjanya, media diharapkan memegang prinsip sebagai pilar keempat demokrasi. Di tengah perkembangan platform digital namun di kota Tangerang Selatan saat ini dibawan kepemimpina Benyamin – Pilar sangat berbeda dibanding jaman kepeminpinan Airin – Benyamin , media sangat di perhatikan.
Salah satu penyebab minim pemerhati media di jaman kepemimpinan Benyamin- Pilar yang dianggap media tidak terlalu penting sehingga kerjasama dan sinergi dengan media apa lagi jelang pemilukada 2024 media mulai terabaikan.
Salah satu OPD yang terang terangan menyampaikan tak ada kerjasma dengan media adalah DPMPTSP melalui Helmi Bagian umum menyampiakan keluhannya tak bisa kerjasama dengan media karena anggaran 2024 dipotong dan dikurangi dari tahun sebelumnya, jelas Helmi.
Beda halnya Diskominfo Tangsel , membatasi kerjasama hanya dengan media yang sudah PKP sementara media yang belum memenuhi syarat tak bakalan dapat kue untuk publikasi dan anehnya kebijakan ini hanya OPD tertentu yang membuat kebijakan ini
“Berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 disebutkan bahwa perusahaan yang jumlah omzetnya belum atau tidak mencapai Rp4.800.000.000, maka tidak diwajibkan untuk menjadi PKP dan akan dimasukan dalam klasifikasi pengusaha kecil Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP).
Hal yang sama juga menjadi kebijakan OPD BAPELITBANG Tangsel, antara lain tak mencairkan kegiatan yang sudah berjalan kalau belum PKP , ini kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat media khusnya media UMKM yang semakin hari semakin terabaikan bahkan semakin menjerit untuk bertahan hidup untuk tetap eksis menjadi media yang indenpenden.
Parahnya lagi kebijakan ini kenapa hanya OPD tertentu ? mohon buka hati pak Beyamin Davnie walikota dan Pilar Saga Ichsan wakil walikota Tangsel ketika kampanye mendukung kegiatan media , berbeda kenyataan saat ini dengan aturan aturan yang menghalangi perusahaan media UMKM yang rata rata warga Tangsel sulit mendapatkan kerjasama media ?
Dengan ini kami berharap ada kebijakan pimpinan daerah yang berpihak kepada media media kecil atau media media UMKM untuk bisa bernapas dan tetap eksis melaksanakan tugas jurnalis tanpa kekuatiran menjalannkan tugas dan profesi karena adanya dukungan dari pemerintah setempat, kalau ada kebijakan dan ketentuan seharusnya merata dan sama dan adanya sosialisasi secara bertahap dan kebijakan itu tidak mendadak dan kebijakan itu berpihak pada rakyat.
UKW 2018
