Kab.Cilacap|CitraNewsIndonesia.com – Pembangunan Obyek Wisata Kampung Durian Desa Pesanggrahan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap yang didanai dari dana desa tahun 2019 tahap termin tiga sebesar kurang lebih Rp. 260 jt terus menjadi sorotan publik.
Salah satu warga yang bernama Yusuf mengungkapkan kepada media, setelah mengikuti pemberitaan dimedia cetak dan online Cilacap terkait proses pembangunan objek wisata dibangun tidak di atas tanah aset desa dan proses lelang yang tidak transparan kaget dan sangat kecewa kalau benar-benar itu terjadi.
Menurut Yusuf seharusnya tidak boleh terjadi karena setiap kegiatan desa ada regulasinya dan kepala desa serta jajarannya sangat tahu betul. “Pertanyaannya kenapa itu tidak ditaati, taati dong regulasi yang ada jangan main nabrak aja” katanya.
“Memang secara birokrasi di dalam pemerintahan saya tidak begitu memahami untuk saat ini karena tidak pernah dilibatkan sama sekali baik dalam musyawarah apalagi dalam perencanaan, namun secara struktural sedikit memahami karena dulu pernah menjadi perangkat desa” pungkasnya.
Seharusnya saat desa berkeinginan membangun kawasan objek wisata ajaklah masyarakat untuk berdiskusi agar kita semua tahu. Contohnya, membangun objek wisata anggaran yang harus digunakan berapa untuk menjadi sebuah kawasan wisata pada umumnya, tanah yang digunakan tanah siapa?
“Kalau itu tanah masyarakat seperti apa bentuk kerjasamanya, karena kerjasama itu tidak hanya dari keuntungan durian tapi dari hasil objek wisata ini harus jelas agar ke depan tidak ada masalah termasuk pelaksanaan lelang barang jasa material harus benar-benar transparan”, pungkasnya. Rabu, (05/08/2020).
Lanjutnya, yang lebih saya soroti keberadaan BUMDes Watu Lingga semenjak berdiri sama sekali tidak terlihat ada gebrakan yang dilakukan (vakum), padahal potensi BUMDes disini bila dijalankan dengan baik sangat luar biasa artinya jangan cuma berdiri satu bangunan BUMDes tanpa arah yang jelas. harus jelas usahanya apa saja, karena BUMDes bila dikembangkan menjadi sebuah perusahaan sangat bagus untuk perekonomian masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja.
Hal ini pernah tak tanyakan dengan bendahara terkait dana BUMdes tiap tahun turun berapa, dibelanjakan untuk apa termasuk lokasi objek wisata sudah ada MoU sama masyarakat pemilik lahan apa tidak, jawabnya bendahara BUMdes tidak tahu.
“Dan yang paling parah lagi pada saat saya tanyakan pembuatan LPJ BUMDes tahunan dia juga tidak tahu padahal LPJ menjadi peran utama dalam menyesuaian RKPP dengan realisasi di lapangan itu juga bendahara BUMDes tidak tahu sama sekali termasuk pembukuannya selama tiga tahun” tandasnya.
Lanjutnya, kalau bendahara BUMDes tidak tahu sangat masuk logika karena dalam pantauan saya kantor BUMDes selama ini kosong tutup terus bahkan tidak ada sekretariatnya, lalu bagaimana pembukuan BUMDes itu sendiri makanya saya curiga jangan-jangan pembukuannya penuh rekayasa dan ditandatangani oleh satu orang.
Sepengetahuan saya bila ada pengusulan anggaran turun langsung ke rekening BUMDes harusnya bendahara tahu apalagi dalam pencairan dana tidak bisa diambil oleh satu orang harus dua orang datang ke bank untuk tanda tangan.
Yusuf sebagai masyarakat berharap kepada pemerintah desa agar selalu musyawarah dengan masyarakat dalam membangun desa menuju lebih baik, secara transparan sehingga ke depan juga pasti lebih nyaman dalam pembangunan. Terus segala kegiatan yang ada di desa silakan dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat tahu dibidang itu lebih elegan.
Pembangunan Objek Wisata Kampung Durian tentu melalui pemberitaan, pasti pihak-pihak yang terkait seperti APH sudah tahu maka saya mengharapkan silakan kirimkan tim penyelidik di lapangan cari fakta apa pelaksanaan pembangunan sudah sesuai aturan apa tidak termasuk juga dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa material (lelang), apakah dokumen-dokumennya sudah sesuai aturan apa tidak kalau itu memang sudah sesuai aturan ya bagus namun kalau regulasinya itu semua ditabrak maka desa harus mempertanggung jawabkan.
Kalau hal itu bisa dimaklumi ya dimaklumi aja kalau tidak bisa dimaklumi proses secara hukum agar ke depan tak terulang kembali demi menuju Desa Pesanggrahan lebih baik.
“Jangan ini dibuat terlalu lama tanpa ada yang jelas karena sangat berdampak buruk dan bisa menghambat pelayanan masyarakat di desa apalagi dengar isu sudah ada masyarakat yang melaporkan kepada APH Cilacap kalau itu benar saya harapkan supaya pihak SPH segera kroscek ke lapangan”, pungkasanya. Senin (04/08/2020).
Jamil warga Desa Pesanggrahan saat ditemui oleh media untuk meminta pendapatnya terkait pembangun Objek Wisata Kampung Durian. Jamil mengatakan pada media dirinya sangat kecewa setelah baca berita. “Dalam pemberitaan itu bisa saya duga pembangunan objek wisata kampung durian melanggar aturan, proses lelangpun dibuat seolah-olah lelang tapi dari keterangan dua peserta lelang merasa tidak ikut sebagai peserta, ini sangat membingungkan jangan-jangan tidak dilakukan sama sekali lelang” pungkasanya. Kamis, (06/08/2020).
Jamil mengharapkan kepada penegak hukum yang berwenang segera turun ke Desa Pesanggrahan lakukan pemeriksaan. Ini tidak boleh dibiarkan kalau itu ada kesalahan dalam pembangunan Objek Wisata Kampung Durian serta proses lelang tidak benar uangnya harus di kembalikan ke pemerintahan desa dan jangan hanya sekedar mengembalikan uang tapi proses secara hukum sesuai yang berlaku di Indonesia “ini negara hukum” pungkasnya.
Lanjutnya, kami ingin melihat Desa Pesanggrahan ekonominya maju dan bebas dari segala penyimpangan.
terkait BUMDes yang dianggap vakum media mencoba mencari info benar vakum apa tidak dengan mendatangi BUMDes Watu Lingga yang terletak di jln. Candrayuda namun media tidak memperoleh info kerena kios Watu Lingga tutup, namun salah satu warga di sekitar Watu Lingga yang enggan namanya disebut dalam pemberitaan yang ditemui oleh media dan menanyakan apa Watu Lingga operasional ia mengatakan sudah lebih setahun berdiri tidak beroperasi tutup terus.
#Yos
#Cilacap
***
