Kab. Cilacap | CitraNewsIndonesia.com – Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Cilacap yang dibangun Dinas PUPR pada tanggal 18-6-2021 dengan biaya Rp 9,2 Miliar yang dibiayai APBD ternyata tidak hanya hangat dalam perbincangan masyarakat karena diduga anggaran tidak transparan sebagaimana pemberitaan sebelumnya, tapi sekarang masyarakat cemburu kepada pemerintah.
Pemicu kecemburuan masyarakat kepada pemerintah dalam pembangunan gedung Kejaksaan yang membebani anggaran APBD tahun 2021 dan 2022 dengan total anggaran 15 Milyar terlalu besar, sehingga pembangunan di Cilacap tidak lagi menjadi prioritas karena anggaran APBD habis. Hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat yang menjadi nara sumber media ini berinisial S.
S mengungkapkan kepada beberapa media, saat ini masyarakat cemburu kepada pemerintah Cilacap karena memberikan anggaran APBD sebesar 15 miliar untuk pembangunan gedung Kejaksaan yang dinilai terlalu besar.
“Termasuk saya sebagai masyarakat yang merasa cemburu, dikarenakan banyak pengajuan proposal pembangunan dari masyarakat tidak direalisasi oleh pemerintah dengan alasan tidak ada anggaran, tapi anggaran untuk membangun gedung Kejaksaan ada, ini kan tidak adil namanya”, dirumahnya S menyampaikan kepada media. Selasa, (10/05/2022).
Lanjut S, sebenarnya pemerintah daerah tidak ada larangan untuk memberi anggaran APBD untuk membangun gedung Kejaksaan tapi jangan besar-besar, misalnya perawatan gedung kejaksaan. Perbaikan TK Adhyaksa Cilacap biaya ini tidak terlalu membebani APBD.
“Pemerintah tidak hanya memberi anggaran yang cukup besar senilai 15 miliar tapi juga menghibahkan tanah yang disertai penyerahan sertifikat yang sekarang di atasnya dibangun gedung kejaksaan. Tanahnya kalau dijual tentu harganya cukup mahal, itu kalau disatukan dengan anggaran pembangunan 15 Miliar ini luar biasa besarnya, perlu dipahami Kejaksaan dikenal sebagai instansi vertikal apa iya sama sekali tidak ada anggaran di Kejaksaan atau menggunakan dana APBN”, kata S.
Lebih lanjut S mengatakan, dengan pemerintah daerah memberi anggaran APBD sebesar 15 miliar untuk membangun gedung kejaksaan menimbulkan kecemburuan, juga ada kekuatiran APH akan lemah dalam menegakkan hukum tatkala SKPD tersandung masalah hukum.
“Karena itu saya sangat berharap kepada pemerintah Cilacap ke depan kalau mengeluarkan anggaran untuk pembangunan gedung instansi yang bersifat vertikal ya jangan besar-besar, supaya anggaran APBD mampu mengcover proposal masyarakat, selain itu jangan sampai masyarakat menduga-duga pemerintah memberi anggaran besar untuk pelindung”, kata S.
#Jos.
Kepala Biro
